Hikayat Sabangka Sarope [1]

JIKA MELAHIRKAN TAK LAGI DI RUMAH

Apa jadinya jika di suatu desa yang selama ini warganya mematuhi aturan adat tiba-tiba harus dihadapkan pada pilihan meninggalkan adat?

Warga Kampung Bugi Kecamatan Sarawolio Kota Baubau Sulawesi Tenggara masih memanggul adat. Sejak lama orang-orang Buton menjalani hidupnya di bawah aturan adat dan agama Islam yang saling berkelindan nyaris tanpa benturan sosial. Salah satu nilai yang mereka masih anut adalah bahwa jika seorang perempuan melahirkan, maka hendaknya ia melahirkan anak di rumahnya dan bayi yang telah lahir tak boleh keluar rumah sebelum melewati usia 8 hari. Jika berani melanggar nilai ini, maka akan terjadi hujan badai yang melanda kampung dan merugikan banyak orang. Untuk menghindarinya, para dukun beranak di kampung ini akan selalu sedia menemani sang ibu saat persiapan, melahirkan, dan di masa nifas.

Presentation2    Persoalan timbul saat negara mulai menerapkan cara baru dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan warga. Nilai-nilai baru yang bersifat ilmiah dan berbasis material yang diusung oleh para dokter, sarjana kesehatan masyarakat, bidan dan perawat mulai “bersaing” dengan sistem pengobatan rakyat—yang pada tingkatan pemahaman tertentu antara pengetahuan berbasis material dan non-material masih menyatu. Pergulatan pengetahuan ini tentu telah lama berlangsung di desa-desa. Kita bisa merujuk pada awal mulanya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) diterapkan dan masuk ke desa-desa di tahun 1980-an[ Pada era ini, bukan hanya Posyandu masuk desa, tapi juga ABRI Masuk Desa, KB masuk desa, sistem pemerintahan desa ala Jawa masuk desa, sistem dan teknologi pertanian kimiawi masuk desa menggantikan sistem lokal yang organik, dan banyak lagi ragam kebijakan yang sifatnya sentralisme serta tentu saja program transmigrasi sebagai bagian dari kebijakan pemerintah pusat yang secara langsung atau tidak bersentuhan dengan aspek kesehatan.].

Dalam konteks kekinian, relasi ini bisa dipandang sebagai relasi kuasa di mana pengetahuan yang satu dikuasai atau dienyahkan oleh jenis pengetahuan yang lain atau sebaliknya. Sebutlah pengetahuan kesehatan ala kedokteran yang bersumber dari luar desa telah mengalahkan pengetahuan kesehatan ala perdukunan yang sejauh ini tumbuh secara turun temurun di desa setempat. Para pengusungnya dengan demikian memperoleh posisi tertentu di tengah masyarakat berdasarkan di posisi mana pengetahuan yang diusungnya berada. Seorang dokter, bahkan seorang bidan muda, tampaknya kini memiliki posisi sosial dan ekonomi lebih tinggi dari seorang dukun kampung yang telah sepuh dan berpengalaman sekalipun.

Di beberapa tempat, posisi seorang dukun kini tak lebih sekadar fungsi administratif saja. Bahkan termasuk dalam konteks kemitraan bidan-dukun[ Berdasarkan aturannya, ‘kemitraan bidan dengan dukun’ adalah suatu bentuk kerjasama bidan dengan dukun yang saling menguntungkan dengan prinsip keterbukaaan, kesetaraan, dan kepercayaan dalam upaya untuk menyelamatkan ibu dan bayi, dengan menempatkan bidan sebagai penolong persalinan dan mengalihfungsikan dukun dari penolong persalinan menjadi mitra dalam merawat ibu dan bayi pada masa nifas, dengan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara bidan dengan dukun, serta melibatkan seluruh unsur/elemen masyarakat yang ada. ] yang kini diterapkan namun hubungannya yang bersifat substantif tidak atau belum terjadi. Sebuah kemitraan, seyogianya membuat kedua pihak dapat saling mengisi atau melengkapi pengetahuan demi tercapainya derajat kesehatan warga secara maksimal. Pembauran pengetahuan seharusnya terjadi dan bukan dalam konteks pengetahuan yang satu menegasikan pengetahuan yang lain. Ada hal yang tidak diketahui bidan soal pengobatan rakyat semisal teknik urut dan jamu, dan ada hal yang tidak diketahui dukun soal pengobatan medisinal semisal obat kimiawi dan metode pembedahan.

Kini, di banyak desa, bidan adalah yang utama, dan dukun hanya sekadar pembantu. Salah satu tugasnya adalah menghubungi bidan jika ada seorang ibu akan melahirkan baik di rumahnya sendiri maupun di sarana kesehatan. Dalam pergulatan pengetahuan inilah, di Kelurahan Bugi, Ibu Suriani seorang kader Posyandu yang sudah berpengalaman selama 20 tahun dalam urusan kesehatan ibu dan anak, dan juga merupakan orang Wolio dan menantu seorang mantan Parabela (tokoh adat) sedang berupaya mendamaikan keduanya.

Beberapa waktu lalu (2013) di kelurahan ini muncul keresahan warga. Ada miskomunikasi soal pelayanan persalinan dan jaminan pembiayaan melalui kartu Jaminan Persalinan (Jampersal). Selama ini warga menikmati pelayanan kesehatan gratis dengan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Kartu ini dapat dipergunakan oleh seorang pasien baik yang dilayani di luar maupun di dalam sarana kesehatan. Namun, khusus pelayanan persalinan gratis, ketentuannya adalah setiap ibu melahirkan harus dilayani di sarana kesehatan. Pelayanan yang diberikan di luar sarana kesehatan, maka baik bidan ataupun dokter yang menanganinya berhak meminta biaya pelayanan kepada pasien. Besaran minimalnya adalah 500 ribu. Untuk kasus tertentu bisa membengkak hingga belasan juta rupiah.

Jika boleh memilih, jelas para penganut nilai-nilai adat ini, apalagi jika ia seorang ibu muda yang baru pertama kali melahirkan, maka melahirkan di rumah dengan ditangani oleh seorang dukun atau bidan atau dokter berpengalaman adalah pilihan utamanya. Alasannya, pertama, ketentuan adat tidak akan dilanggarnya. Kedua, secara psikologis si calon ibu akan merasa lebih nyaman dan aman melahirkan di tengah suasana kekeluargaan.

Saat ada beberapa warga merasa keberatan karena harus membayar biaya persalinan yang dilakukan dirumahnya ia lalu meminta penjelasan kepada Ibu Suriani. Selain sebagai kader Posyandu, Ibu Suriani juga adalah pengurus PIPM kelurahan Bugi. Lembaga di desa yang berfungsi memediasi warga jika terjadi konflik dalam pemberian layanan publik.

Bersama pengurus PIPM Bugi, Pak Suradi dan anggota kader Posyandu lainnya, Ibu Suriani mulai mengumpulkan ragam informasi. Sebagai kader Posyandu, ia tak pernah menyatakan bahwa melahirkan di rumah dengan pelayanan oleh bidan ditanggung Jampersal. Setelah menelusuri, Ibu Suriani menemukan fakta bahwa memang ada kekeliruan pemahaman akan informasi Jampersal di mana warga mengiranya serupa dengan kartu Jamkesmas. Ia lalu mencoba memahamkan kepada warga yang belum atau salah paham.

Sebenarnya, ini bukan sekadar urusan salah paham. Ini soal yang lebih besar. Sesuatu yang berkaitan dengan tradisi warga dalam membangun jiwa dan raga yang sehat dan kemiskinan penduduk di satu sisi dan pola kebijakan sosial negara di sisi lain. Ia lalu mendiskusikan ‘benturan nilai’ ini dengan mertuanya, seorang [mantan] Parabela cia-cia laporo atau tetua kampung di sini. Usia kakeknya sudah lebih 90 tahun. Ia bertanya kepada sang kakek, seberapa kuat tradisi adat ini masih dipegang teguh warga dan apa dampaknya jika warga sudah berpaling dari adat?

Menurut tetua kampung ini, ia pernah menanyakan kepada ayahnya dampak jika sebuah pamali dilanggar oleh warga.

“Jika kamu tanam jagung atau umbi-umbian maka tanamanmu itu akan gagal panen atau tidak akan berisi,” ia mengutip kalimat ayahnya di masa lalu.

“Namun, sekarang ini semakin berkurang orang yang percaya akan pamali. Lagi pula kini telah ada pemerintah. Namun menurut saya, adat yang lama sebaiknya jangan kita lepas, tapi pemerintah juga perlu kita pegang. Sebab apalah artinya rakyat tanpa ada pemerintah atau pemerintah tanpa ada masyarakatnya. Kita tidak boleh bermusuhan dengan pemerintah. Pemerintah tidak salah, pemerintah tugasnya mencari solusi,” buru-buru ia melanjutkan penjelasannya.

Secara pribadi, pandangannya ini menyiratkan bahwa adat sudah semestinya menyesuaikan diri dengan perkembangan baru. Misalnya, ada banyak warga yang memiliki kekurangan finansial yang membuat mereka kesulitan membayar ongkos persalinan. Di satu sisi, pemerintah menargetkan membantu orang-orang ini dalam persalinan dan pelayanan kesehatan lainnya. Menurutnya, dalam waktu dekat parabela akan mengadakan pertemuan adat dan para tetua akan membicarakan masalah ini. Nantinya akan dibicarakan hal-hal apa saja yang bisa ditolerir oleh aturan adat jika harus disesuaikan dengan nilai-nilai baru dari pemerintah. Memang, sudah terdengar suatu pilihan, bahwa setidaknya pada kelahiran anak pertama warga berharap masih boleh melahirkan di rumah dan Jampersal[ Jampersal menanggung biaya transportasi ibu hamil dan anggota keluarganya dari rumah ke saran kesehatan (PP) plus seluruh biaya persalinan yang besarannya Rp. 6,5 juta.] bisa menanggung pembiayaannya. Anak-anak berikutnya biarlah kini dilahirkan di sarana kesehatan dengan tentu saja mengabaikan nilai adat, dengan catatan sarana kesehatan tersebut memang layak digunakan dan membuat si ibu nyaman saat melahirkan.

Itulah sekelumit peristiwa bagaimana seorang kader Posyandu di suatu kampung yang berupaya menjembatani sejumlah perbedaan cara pandang dalam pemberian dan pemanfaatan layanan kesehatan dan publik lainnya. Kesibukan Ibu Suriani masih banyak selain pekerjaan utamanya sebagai seorang petani ubi dan jagung serta mengolah beberapa petak sawah tadah hujan. Ia bersama kader Posyandu lainnya bahkan berhasil memfasilitasi warga dan staf Puskemas hingga lahir ‘Piagam Warga’ yang menjamin pelayanan kesehatan berlangsung baik. Ia juga tergolong berhasil dalam menangani sejumlah kasus gizi kurang yang menimpa balita di kelurahan ini. Selain itu, ia juga mengawasi proses pencairan dana bantuan bagi siswa miskin di sekolah-sekolah dan mengawal agar pengelolaan dana BOS bisa berjalan secara terbuka dan bertanggungjawab.

Ia beruntung karena suaminya yang bekerja sebagai tukang kayu memberi dukungan penuh kepadanya. Sejauh ini, ibu kelahiran 16 April 1977 bersama para pengurus PIPM percaya bahwa mereka adalah kekuatan rakyat yang dapat menjamin tegaknya keadilan dalam hal pemberian layanan publik dari daerah. Ia berharap ke depan tidak ada lagi kasus pemotongan sepihak dari manajemen sekolah bagi siswa miskin yang memperoleh bantuan keuangan, semua rumah tangga miskin memperoleh jaminan kesehatan masyarakat, dan seterusnya.

Namun satu hal yang paling diharapkannya adalah kepercayaan terhadap mitos jangan sampai merugikan masyarakat sehingga ia selalu berharap agar komunikasi secara terbuka dengan parabela, pemerintah desa, kader-kader Posyandu dan pihak-pihak terkait lainnya dapat terus berjalan baik, terbuka dan dilakukan semata-mata untuk kepentingan warga, khususnya warga yang miskin dan selama ini tidak memperoleh akses atas berbagai layanan kesehatan baik dari pemerintah maupun non-pemerintah[].

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s