Hikayat Sabangka Sarope [2]

MATANAYO DI BUKIT SIOTAPINA

Slide1    Beberapa desa di perbukitan Sio[n]tapina adalah desa transmigran. Para transmigran menyebut desa mereka adalah SP yang berarti Satuan Permukiman. Jumlah SP bisa beberapa bilangan, semisal SP 1, SP 2 atau SP 3 dalam satu desa induk. Posisi SP ini bisa disebut setingkat dusun.

Desa Rojosari misalnya. Awalnya desa ini adalah SP 2 yang merupakan bagian dari desa induk, Siotapina, kecamatan Lasalimu Selatan. Berkat upaya keras dari para warga transmigran ini, khususnya bapak Aliafruddin trans asal Kendari kini wilayah mereka telah menjai desa. Sekitar enam tahun yang lalu, Pak Aliafruddin memilih pindah ke lokasi trans ini karena status tanah yang diberikan adalah hak milik. Status yang berbeda ia peroleh ketika ditempatkan di wilayah-wilayah terpencil tanpa infrastruktur di sekitar wilayah Bombana, hanya hak pakai saja.

Perjuangan menjadi desa tergolong unik. Prosesnya menggambarkan bagaimana seseorang—khususnya sebagai transmigran di negeri orang—harus berpikir taktis dan strategis untuk bertahan hidup dan bisa hidup lebih baik. Cerita bagaimana SP 2 ini menjadi desa dituturkan oleh Pak Aliafruddin.

Kisahnya berawal saat ia belum lama menetap di SP 2 ini. SP 2 adalah kampung tanpa jalan dan sarana lainnya sebagaimana layaknya sebuah kampung. Ia berpikir bagaimana caranya agar kampung kecilnya ini bisa dilalui kendaraan setidaknya kendaraan roda dua. Kebetulan saat itu kabupaten Buton menjelang pemilihan kepala daerah. Bupati Syafi’i bersedia maju untuk tahap kedua. Seorang pejabat daerah yang juga menjadi tim pemenangan bupati memintanya agar memenangkannya di kampungnya. Pak Aliafruddin tak kehilangan akal. Ia pun meminta syarat, “kampung saya butuh jalan!” tegasnya.

Keduanya bersepakat. Setiba di kampung, Pak Aliafruddin segera menyampaikan kepada warga untuk menusuk gambar Pak Syafi’i. Ia menang, jalan kampung pun terbentang!

Cerita lain saat ia baru pulang dari pasar. Dalam perjalanan ke wilayahnya ia melihat seorang anak lelaki dengan seragam sekolah dasar hanyut di sungai. Tanpa berpikir panjang ia langsung membuang seluruh belanjaannya dan berupaya menolong anak malang itu. Beruntung ia bisa menyelamatkan anak itu.

Setiba di rumahnya, ia lalu mendatangi dan mengajak beberapa warga mendiskusikan pentingnya sebuah sekolah dasar di kampung mereka sendiri.

“Jika kampung kita memiliki sekolah sendiri, maka anak-anak tak perlu sekolah di tempat yang jauh dari rumah,” ia menyampaikan sarannya.

Rupanya warga kebanyakan setuju dengan idenya. “Lalu, bagaimana caranya?” tanya mereka.

“Kita gotong royong!” tegas Aliafruddin penuh optimis.

“Kebetulan aku ada sedikit uang yang bisa kita pakai untuk menyewa ‘tukang chainsaw’ lalu bersama-sama kita mendirikan bangunan dan bangku serta mejanya,” warga nampaknya tertarik dengan idenya dan bersedia bahu membahu. Mereka pun memulai upaya itu.

Beberapa minggu kemudian, sekolah berdiri lengkap dengan bangku dan mejanya. Ada dua ruang belajar tersedia. Tapi belum ada atapnya. Beberapa warga menawarkan menggunakan atap rumbia. Tapi tampaknya Pak Aliafruddin tak yakin itu bisa bertahan lama. Ia ingin atapnya seng atau asbes. Ia berpikir keras untuk mewujudkannya.

Kebetulan, saat ia berkunjung ke kota Baubau, di sebuah pasar di lapangan tembak ia bertemu dengan seorang pegawai kehutanan. Setelah berbasa-basi ala pertemuan dengan seorang kawan, si pegawai ini lalu menawarkan bisnis. Saat itu menjelang pemilihan anggota legislatif.

“Sepertinya lagi-lagi ini bisnis suara,” bathinnya berucap.

Pegawai itu mengeluarkan selembar photo caleg. Ia ingin agar Pak Aliafruddin memenangkan calon ini di kampungnya. Ia menimbang-nimbang photo itu dan berujar tanpa riskan, “saya juga butuh bapak.”

Pegawai itu memberi respon dengan tenang. Ia seperti sudah terbiasa dengan transaksi seperti ini.

“Saya sedang merintis bangunan SD. Sudah berdiri tapi belum ada atap sengnya,” jelas Aliafruddin. “Berapa lembar yang Pak Ali butuhkan?” tanya pegawai itu. “100 lembar saja!” kata Pak Aliafruddin singkat.

Pegawai ini sepakat. Yang penting menangkan dulu calonnya.

“Jika menang maka akan saya kirim seng 100 lembar,” katanya meyakinkan. Pak Aliafruddin juga sudah berpengalaman untuk traksaksi semacam ini. Ia sudah melakukannya beberapa kali di Kendari. Orang-orang seperti mereka, para transmigran mesti memperjuangkan sendiri kepentingan-kepentingannya secara proaktif. Tidak mungkin datang pertolongan tanpa upaya kerja keras.

Pak Aliafruddin meminta pegawai itu membuat pernyataan di atas kertas. Setelah usai, Aliafruddin membawa lembar kesepakatan itu ke kampungnya dan lagi-lagi meminta warganya untuk memilih calon mereka. Photonya ia bagi-bagi dan memastikan warganya agar memilih caleg itu.

“Tolong, mari kita pilih ini orang karena ia mau kasih 100 seng untuk sekolah kita.” Sisipnya saat mengajak warga.

“Begitu yah,” kata warganya, “bagus, siap!”

Esoknya, hampir 90 persen kemenangan diraih oleh calon yag dipromosikan Pak Aliafruddin. Sehari setelah pemilihan, 100 lembar seng masuk di kantor desa. Pak Kepala Desa terkejut merasa diri tak memesan seng. Saat itu ada Pak Aliafruddin, ia hanya berujar pendek, “Itu hadiah dari laskar, pak!” ia terkekeh-kekeh.
Sekolah akhirnya berdiri. Tapi, siapa yang akan menjadi gurunya? Warganya bertanya lagi. Kali ini ia tak bisa berharap dari bisnis kertas suara. Ia memilih menemui kepala dinas pendidikan di Baubau. Ya, saat itu, ibukota kabupaten Buton masih di kota Baubau. Kini sudah di Pasar Wajo.

Singkat cerita, permohonannya dikabulkan. Ia memeroleh dua orang guru, Pak Jalil dan Pa Ida Bagus. Keduanya adalah guru PNS.

Setelah meraih sukses-sukses kecil itu—termasuk beberapa proyek PNPM yang berhasil mereka menangkan, kini mereka punya rencana lebih besar lagi. Lagi-lagi Pak Aliafruddin yang menjadi inisiator. Ia mengajak warga untuk berjuang agar kampung mereka bisa lepas dari desa induk dan menjadi desa mandiri.

Orang kampung sepakat, pak camat juga mendukung!

Mulailah Pak Aliafruddin bergerilya lagi. Proposal pemekaran desa ia buat dan ia cetak berangkap-rangkap. Perjuangan kali ini tak mudah. Untuk pengajuan proposal saja beberapa kali ia ganti dan perbanyak lagi. Salah satu alasan pergantian proposal pemekarannya adalah karena saat itu pergantian camat begitu kerap terjadi. Malah ada camat hanya sekira 2 bulan saja menjabat. Jadi saat meminta audiens berdasar permohonan sebelumnya rupanya camat sudah berganti dan ia diminta membuat proposal baru dengan nama camat baru. Ia merasa diri konyol!

“Tinggi proposal itu jika ditumpuk-tumpuk setinggi ini,” ia memberi ukuran nyaris setinggi satu meter.

Setelah survei, akhirnya bupati memberi persetujuan dan membuatkan SK pembentukan desa baru, desa Rojosari. Selama enam bulan status desa ini adalah persiapan dan akhirnya menjadi definitif dengan kepala desa baru, Aliafruddin!

MENURUT SEORANG pakar transmigrasi, Patrice Levang (2003), dalam bukunya ‘Ayo ke Negeri Sabrang: Transmigrasi di Indonesia’, ia menyebutkan bahwa ‘tidak akan pernah ada transmigrasi yang berhasil tanpa tersedianya infrastruktur yang berkualitas’. Sayangnya, seperti kasus SP 2 yang kini menjadi desa Rojosari, para transmigranlah yang mesti berjibaku berupaya memenuhinya, satu persatu. Menanti kemurahan hati negara atau pemerintah dengan sikap pasif bisa jadi berarti penantian yang panjang tanpa kepastian.

Dalam keadaan desa-desa yang miskin fasilitas infrastruktur inilah Hesti, kader Posyandu Siomanuru dan juga Pengorganisir Rakyat (CO) LSM Yasinta bekerja setiap harinya.

Sudah cukup banyak prestasi yang ia telorkan bersama pengurus PIPM Siomanuru. Memang, antara kader Posyandu dan PIPM ada kerjasama erat menjadikan lembaga atau diri mereka sebagai wadah yang menampung keluhan warga soal pelayanan pendidikan, kesehatan, raskin, dan yang terkini BLSM.

Mamik, sekretaris PIPM Siomanuru mengaku betapa pentingnya kerjasama dengan kader-kader posyandu. Ia menyampaikan alasannya bahwa hal tersulit yang ia hadapi sekarang ini adalah menindaklanjuti keluhan warga saat warga sendiri kemudian merasa keluhannya tak perlu ditindaklanjuti. Menurut Mamik, baik trans asal Jawa maupun Bali lebih mengutamakan hidup dalam harmoni ketimbang disharmoni. Mereka punya banyak keluhan, misalnya soal pembagian kartu jamkesmas yang tidak merata, BLSM yang tidak pas di mana yang mampu malah dapat dan yang kurang mampu malah tidak dapat bantuan. Demikian pula di bidang peternakan, misalnya permohonan permintaan pemeliharaan sapi yang hanya sampai pada proses pendataan saja tanpa realisasi dari pemerintah daerah. Tapi begitu PIPM merespon dan hendak memediasinya mereka lalu melarang dengan alasan tak ingin berkonflik dengan kawan atau pejabat desa.

“Ya sudah, memang belum rezeki saya,” begitu Mamik menirukan ucapan salah seorang warga yang mengeluh soal pembagian BLSM yang seharusnya layak memeroleh namun tidak ada namanya dalam daftar penerima BLSM.

Mamik menyadari bahwa PIPM ini merupakan lembaga yang penting di desanya. Apalagi pengurusnya sudah ikut beberapa kali pelatihan sehingga kami mengetahui tanggung jawab sebagai pengurus dan bagaimana menempatkan warga sebagai yang utama dalam hal pelayanan publik. Tapi warga-warga yang ‘nrimo’ atau pasrah dengan apa yang diterima atau tidak diterimanya padahal merupakan haknya itulah yang membuat Mamik pusing bagaimana mengatasi perilaku ini.

Selain soal kebimbangan menyikapi budaya warga nrimo itu, ia juga sesungguhnya tidak bisa meluangkan sepenuhnya waktunya. Kerap ia harus keluar desa merantau. Ia adalah seorang penambang emas skala rakyat. Terakhir kali ia pergi ke Namlea di Pulau Buru. Berharap dapat menemukan sebonkah emas untuk hidupnya di kampung. Jika ia harus pergi, maka tugas keseharian PIPM akan dipanggul sendiri oleh ketua PIPM, Ibu Ida Ayu Eka.

DI BEBERAPA DESA bertetangga ini, boleh dikatakan Hesti adalah penggerak utamanya. Pengalaman dia sebagai kader Posyandu sejak usia 18 tahun (lahir 1982) lalu menjadi fasilitator desa LSM Sintesa untuk program menyusun RPJMDesa selama tiga tahun dan kemudian berlanjut menjadi Pengorganisir Rakyat bersama LSM Yasinta, membuat ia bertemu banyak orang. Ia melakukan pengorganisasian warga, dan untuk itu berkontribusi pula dalam pengembangan PIPM bersama ketuanya, Ida Ayu Eka.

Sejauh ini, di bidang kesehatan, timnya sudah bekerjasama dengan PIPM untuk membenahi tarif bidan desa yang beragam, membenahi pelayanan puskesmas agar lebih ramah dan disiplin. Kini melalui sebuah ‘piagam warga’ di puskesmas dan kelak ditindaklanjuti lagi dengan sebuah ‘standar pelayanan’ yang lebih spesifik di setiap item pelayanan, ia dan kawan-kawannya berharap pelayanan bagi warga di bidang kesehatan akan semakin baik.
Hesti tidak menghadapi banyak tantangan dalam upayanya membangun kesadaran warga akan pentingnya kesehatan ibu dan anak. Ia telah mengikuti banyak pelatihan yang mengasah keterampilan teknisnya. Juga banyak pelatihan yang menambah pengetahuannya soal konsep kesehatan, soal budaya dan politik serta hukum di mana ia banyak membaca regulasi yang berkaitan dengan hak-hak warga dalam pelayanan publik.

Di desa Rojosari, yang medannya masih amat sulit karena pendakian dan sekadar jalan pengerasan saja tak membuatnya jera bolak-balik. Ia sudah hidup lama sebagai transmigran. Ia sudah terbiasa dengan sarana kampung yang terbatas. Bahkan ia sudah pernah merasakan menfasilitasi warga dengan usia kehamilan 9 bulan. Ia cukup perkasa untuk urusan fisik dan cukup tangguh secara mental.

Jika berkunjung ke Siomanuru dan tak menemukan Hesti di rumahnya, maka boleh jadi ia sedang bersama ibu-ibu dan gadis remaja. Mungkin mereka sedang mendiskusikan macam-macam makanan dan obat-obatan tradisional, ASI ekslusif, Pemberian Makanan Tambahan yang bervariasi dalam setiap kunjungan imunisasi (posyandu) mulai dari makanan paling umum bubur kacang hijau sampai pada bubur sumsum, ketan, sayur dan bubur susu. Dalam konteks ini, pengorganisasian sesungguhnya berarti belajar bersama.

“Pengetahuan yang sedikit membuat kita tidak punya keberanian,” simpul Hesti. Artinya, dengan semakin bertambahnya pengetahuan keberaniannya pun semakin meningkat pula.

Beberapa bulan lalu, 16 April 2013 telah berdiri Aliansi kader Posyandu Kecamatan Lasalimu Selatan. Ketuanya adalah rekan kerjanya, Ibu Partun. Bersama-sama dengan dirinya, aliansi kini membantu desa-desa di Lasalimu mendirikan PIPM, atau menyusun visi misi posyandu-posyandu di sana.

Di rumah batunya yang hampir rampung, ia menyampaikan faktor-faktor yang mendorongnya ingin berbuat sesuatu bagi orang banyak.

“Sejak dulu saya sudah suka berorganisasi, baik di sekolah maupun di mesjid. Saya selalu bersemangat jika mengerjakan sesuatu. Jika itu pekerjaan yang benar-benar baru seperti sewaktu dipercaya LSM Sintesa menjadi fasdes tahun 2007, saya selalu ragu pada awalnya, bisa nggak ya, mampu nggak ya? Tapi karena dilandasi semangat maka dicoba saja,” kisahnya pada sore itu.

“Intinya, aku suka kumpul-kumpul dan yang terpenting, suamiku mendukung!” tandasnya[].

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s