Memetakan Upaya Pengurangan Risiko Bencana

Pertemuan AMCDRR V di Jogjakarta

Pertemuan AMCDRR V di Jogjakarta

Ada tiga hal pokok yang menjadi pembahasan pada konferensi kementerian Asia untuk pengurangan risiko bencana kelima yang lalu di Yogyakarta (22-25 Oktober 2012). Pertama,  upaya-upaya pengintegrasian upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Penyesuaian Perubahan Iklim (PPI) ke dalam rencana pembangunan nasional. Kedua, Pengkajian dan Pendanaan Risiko. Ketiga, penguatan kemitraan dan tata kelola pemerintahan lokal berbasis risiko.

Dari ketiga pokok bahasan di atas, terdapat 17 sub-pembahasan tersaji pada sesi pra-konferensi, pertemuan khusus kementerian PRB se-Asia, pertemuan teknis, dan sidang pleno. Selain itu, untuk memperkaya sudut pandang dan pemikiran peserta, selama konferensi juga berlangsung lebih 20 sesi paralel (side events) dan sesi khusus (special session) yang membahas berbagai temuan baik di Indonesia maupun di negara lain.
Continue reading

Advertisements

Cerita di Balik Survei

Survei-survei politik semakin marak saja. Ini tentu tidak bisa dilepaskan dari arus demokratisasi pasca tumbangnya rezim Orde Baru. Survei, selain digunakan untuk melihat preferensi dan kecenderungan masyarakat atas kebijakan tertentu, juga digunakan untuk mengukur tingkat popularitas seseorang.

Survei sendiri adalah sebuah metode pencarian data dalam penelitian kuantitatif. Semua data yang diharapkan disusun dengan metode tertentu ?susunan pertanyaan/kuisioner dan teknik pengambilan sampel? lalu data diperoleh melalui proses wawancara (face to face interview), diinput dan diolah menjadi angka-angka dan setiap angka memiliki interpretasinya sendiri, yang pada umumnya, didasarkan pada subjektivitas peneliti dan harapan tertentu dari alasan melakukan Survei (lihat Harrison, 2007; Ananta, 2006). Sebelum hasil Survei dipresentasikan dan dipublikasikan di media massa, Ada serangkaian proses yang cukup panjang. Dan dari proses inilah lahir cerita-cerita “menarik”. Continue reading

Babak Baru Reformasi Tata Aturan Desa

Undang-Undang No 32/2004 yang mengatur aspek pemerintahan daerah sedang mengalami revisi. Salah satu revisi dimaksud adalah pemisahan aturan desa secara khusus ke dalam UU tersendiri. Hal ini serupa dengan masa Orde Baru dimana desa secara khusus diatur dalam UU No 5 tahun 1979. Bagi publik di Sulawesi Selatan, persoalan ini kurang ramai dibahas dibanding dengan RUU tentang pemilihan kepala daerah yang juga merupakan pengembangan dari UU No. 32/2004. Continue reading

GADDE-GADDE MAKASSAR DALAM ANCAMAN EKSPANSI MINIMARKET MODEREN[1]

Oleh: Ishak Salim dan tim AcSI[2]

Pengantar

Makassar adalah kota tujuan. Banyak perantau dari luar daerah datang menetap atau sekedar batu loncatan di sini. Bukan hanya dari propinsi Sulawesi Selatan melainkan dari daerah pedalaman Indonesia Timur. Pendatang dari provinsi ini seperti para paggandeng dari kabupaten Gowa dan Takalar yang setiap pagi meramaikan jalan Poros Gowa – Makassar dengan sepeda atau motornya. Mereka menuju pasar-pasar lokal, menjajakan sayuran hijau dan aneka ikan segar. Di pasar-pasar lokal sendiri yang jumlahnya lebih 50 pasar sudah ada berbagai pedagang dari etnis yang beragam. Untuk menyebut beberapa contoh adalah Enrekang, Pangkep, Wajo, Selayar, Maros, dan seterusnya.
Continue reading

Ancaman Gurita Minimarket Moderen

Dalam kegundahan menyaksikan menjamurnya aneka Hypermarket, supermarket dan khususnya minimarket, akhirnya saya menuliskan pesan provokatif di fesbuk Ilham Arief Sirajuddin. Tentu saja, ia adalah walikota Makassar dan juga ketua Partai Demokrat Sulawesi Selatan. Tapi, pesan saya ini tertuju kepada dirinya selaku walikota Makassar. Begini saya bilang,

“Walikota Makassar gagal melindungi rakyatnya saat ia membiarkan gerai-gerai ALFA MART dan INDO MARET semakin merajalela di tempat di mana banyak warganya melindungi diri dari desakan ekonomi melalui buka kios-kios rumahan. Benar-benar tak punya rasa kepedulian!”

Selama seminggu tak satupun merespon pesan saya itu, termasuk si empunya dinding, Ilham Arief Sirjuddin. Setelah tujuh hari kemudian barulah seorang memberi respon. Ia seorang pengajar di Fakultas Ekonomi Unhas. Begini responnya:

“Bung Ishak, Mari melihatnya lebih komprehensif. Pertama, dari sisi pemilik, gerai Alfamart dan Indo Maret itu dimiliki oleh pengusaha-pengusaha lokal dalam bentuk franchise. Bahkan mereka lebih diuntungkan oleh jaminan disribusi barang. kedua, dari sisi pekerja atau karyawan, kehadiran gerai ini paling tidak menampung 5-10 tenaga kerja per-unit. Artinya, memberi manfaat dalam penciptaan lapangan kerja. Ketiga dari sisi konsumen, masih perlu dibuktikan apakah gerai ini berkompetisi dangan pasar tradisional atau justru gerai ini menjadi kompetitor dari pasar moderen lainnya seperti Carrefour atau Matahari. Tetapi saya setuju bahwa perlu ada aturan atas keberadaan pasar modern dan kebijakan untuk pengembangan pasar tradisional.”

Continue reading